Barcelona Ogah Bayar Loyalty Bonus ke Neymar

206

Barcelona memastikan diri tidak akan membayar loyalty bonus kepada Neymar dan ayahnya, setelah sang pemain pindah ke Paris Saint-Germain.

Liga Spanyol  - Barcelona Ogah Bayar Loyalty Bonus ke Neymar

Saat ini pemain sayap asal Brazil itu telah resmi berseragam PSG usai membubuhkan kontrak berdurasi lima musim di Parc des Princes.

Sebelumnya ia menebus sendiri klausul pelepasannya yang dipatok di angka Rp 3,5 Trilyun oleh Barca pada Kamis (03/08) lalu.

Kabar perihal kedekatan Neymar dengan Les Parisiens kian menguat pada bulan Juli lalu namun baru bisa terwujud pada awal Agustus.

Kabarnya penundaan penebusan klausul pelepasannya itu disebabkan adanya perjanjian perihal uang kesetiaan sebesar Rp 407 Milyar, yang akan diberikan Blaugrana andai Neymar masih setia di Camp Nou melewati tenggat 31 Juli.

Akan tetapi juru bicara Barcelona, Josep Vives menegaskan bahwa kesepakatan antara Neymar dengan PSG membuat perjanjian perihal uang kesetiaan itu batal secara otomatis.

Menurut Vives, ada tiga kondisi uang sebesar Rp 407 miliar itu bisa dibayarkan, yaitu sang pemain tidak melakukan negosiasi dengan klub lain selama tiga bulan sebelum 31 Juli.

Yang kedua adalah mengekspresikan pada masyarakat luas komitmen dan kepatuhan pada kontraknya, yang tidak dilakukan oleh Neymar.

Ketiga, uang kesetiaan tersebut baru akan dibayarkan pada 1 September untuk memastikan Neymar memang benar tidak akan hengkang ke klub lain.

Oleh karenanya Vives menegaskan Barcelona tidak akan mencairkan cek yang sejatinya sudah disiapkan untuk Neymar dan ayahnya.

Bukan hanya tidak mendapatkan uang kesetiaan, PSG dan Neymar pun dituduh melakukan pelanggaran regulasi UEFA perihal Financial Fair Play oleh otoritas Liga Spanyol.

Bahkan presiden Javier Tebas meyakini adanya campur tangan pemerintah Qatar dalam kepindahan pemain berusia 25 tahun itu sehingga pihaknya akan mengadu ke UEFA dan Uni Eropa atas tuduhan persaingan yang tidak sehat.

Sementara itu FIFPro sudah meminta diadakan penyelidikan kepada Komisi Eropa untuk melihat adanya pelanggaran yang mungkin terjadi.